Peta Utama
Peta SD Negeri
Peta SMP Negeri
Peta SMA Negeri
Your result will display here
 
PROFIL BAPPEDA      :      DOKUMEN      :      ARTIKEL BAPPEDA      :      DOKUMEN PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan

  PENCARIAN DATA :

 
User ID :
Password :
 

06-12-2016  Workshop Penyusunan Masterplan pertanian Provinsi Jambi
Workshop dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait Provinsi dan Kabupaten Kota, dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian UNJA, dan Kepala BPTP Provinsi Jambi.
Tujuan daripada penyusunan masterplan adalah untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan pembangunan pertanian; menyusun suatu kerangka kerja bagi pemenuhan akan kebutuhan pemanfaatan ruang kawasan pertanian dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian yg berkelanjutan; menetapkan suatu arahan alokasi pemanfaatan tata ruang utk pengembangan komoditas pertanian.
Mudah2an dengan tersusunnya masterplan pertanian provinsi jambi ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan komoditi pertanian di Provinsi Jambi serta meningkatkan daya saing komoditi produk unggulan provinsi jambi.

26-10-2016  RAPAR KORDINASI HASIL PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK 34 PROVINSI TAHUN 2016
Dasar hukum pelaksanaan SIPD adalah UU 23 Tahun 2014, pasal 274, pasal 391 dan pasal 394. Dalam Undang2 tersebut, disebutkan bahwa SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
SIPD pada dasarnya dapat dijadikan rumah dari semua aplikasi yg ada mulai dari e-planing, e-budgeting sampai ke aplikasi lainnya utk mempermudah perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.
Permasalahannya saat ini yg perlu menjadi perhatian adalah konsistensi daripada pelaksanaan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam pelaksanaan e-planning, dimana Bappeda sebagai leading utk melaksanakannya.
Sesuai dengan SE Mendagri Nomor 640/3761/SJ, tanggal 10 Oktober 2016, tentang Penerapan aplikasi e-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota., maka dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yg bersih dan untuk mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, maka diminta kepada daerah utk menerapkan e-planning dalam menyusun RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

20-10-2016  workshop pendamping kaji ulang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK)
Sekretariat RAN-GRK mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk mengkaji ulang program dan kegiatan serta target2 yg ingin dicapai dalam penurunan emisi karbon setelah lima tahun berjalannya RAD-GRK. Dalam pertemuan tersebut juga diperkenalkan dan disosialisasikan sistem pelaporan PEP-Online.

06-10-2016  rapat evaluasi RPJMD
Dalam rangka memenuhi amanat pasal 271 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dilakukan Evaluasi terhadap Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 Untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMD serta kepentingan Umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

05-10-2016  Presentasi Survey Analisis Daya Saing Provinsi tahun 2016 oleh Asian Comperitipness Institute, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University Of Singapore"
Asian Competitiveness Institute dari Lee Kuan Yew School of Public Policy - National University of Singapore bekerjasama dengan Kemneterian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan kunjungan untuk melaksanakan survey terkait Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 34 Provinsi di Indonesia.
ACI mengadopsi pemahaman tentang daya saing ekonomi yang komprehensif mempertimbangkan berbagai faktor yg mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi yg tinggi dan inklusif dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Kerangka Daya Saing ACI meliputi Stabilitas Ekonomi Makro; Pemerintah dan Institusi Publik; Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaha Kerja serta Kualitas Hidup dan Infrastruktur.
Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Kepala UPTB Bappeda Provinsi Jambi, Imron Rosyadi, S.Sos. M.Si dan dihadiri Dr. Mulya Amri dan Duan Yuen dari National University of Singapore; Hj. Era Prihartini, S.Hut M.env dari Bappeda Provinsi Jambi; Prof. Syamsurizal Tan dari Universitas Jambi dan SKPD terkait lingkup Pemda Provinsi Jambi.

22-09-2016  PEMBANGUNAN APLIKASI E – PLANING BEKERJA SAMA DENGAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI
Pembuatan aplikasi e- planing guna memudahkan dalam pembahasan anggaran dan meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pembahasan anggaran di Bappeda. Telah dilaksanakan pertemuan antara systim analis dan programer dengan user yang dalam hal ini adalah Bappeda Provinsi Jambi sebagai koordinator pembahasan anggaran.
Dalam pertemuan disampaikan sistimatika pengunaan sistem yang telah dibangun, dimana penganggaran program dan kegiatan yang dibuat oleh SKPD harus dapat menunjang visi dan misi Gubernur yang tentunya telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi.

22-09-2016  RAPAT KOORDINASI PEMILAHAN DATA BERDASARKAN UUSAN KONKUREN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD DALAM PROVINSI JAMBI
Rapat koordinasi pemilahan data dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 September 2016 , diikuti oleh SKPD di Provinsi Jambi, adapun agenda rakor tersebut adalah melakukan pemilahan dan cek list data yang ada dalam aplikasi sesuai dengan urusan dan tugas pokok SKPD. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas data dan informasi yang dikelola pada Sistim Informasi Pembangunan Daerah. Sehingga data yang ada pada aplikasi SIPD harus dapat mewakili data yang ada di Daerah.

08-09-2016  Workshop Sosialisasi dan Strategi Komunikasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Jamb tgl 7 september 2016 di ruang rapat Mayang mangurai bappeda provinsi jambi
Workshop Sosialisasi dan Strategi Komunikasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi Jambi" di buka secara resmi oleh Kepala Bappeda diwakili oleh Kepala UPTB Bappeda Provinsi Jambi Imron Rosyadi. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pengembangan Kawasan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan peserta dari SKPD terkait Lingkup Pemda Provinsi Jambi dan SKPD terkait lingkup Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh serta masyarakat Dan stakeholder pembangunan.

08-09-2016  Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah 2016
Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dg sektor swasta dalam menggali potensi sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja baru serta mendukung perkembangan kegiatan ekonomi di daerah

22-07-2016  FORUM GROUP DISKUSI PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Hampir 70 persen masyarakat kita hidup di Pedesaan yang notabenenya adalah petani. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memiliki perhatian lebih terhadap pembangunan desa dan pertanian tersebut. Disahkannya Undang2 Desa menjadi momentum penting bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan prakarsa masyarakat setempat, dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan keputusan yang diambil bermanfaat utk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun demikian bukanlah hal mudah utk menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat Desa mengingat byk kendala yang muncul dalam pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, Asosiasi Singkong Jambi bekerjasama dg HIPMI dan Bappeda Provinsi Jambi pada hari Kamis 21 Juli 2016, yang lalu menyelenggarakan FGD terkait pembangunan masyarakat Desa melalui pemanfaatan lahan desa

Hal : 1  2  3  4  5  6  7  8 

 

INFORMASI PENGUNJUNG :

IP Address : 182.23.64.85
Browser : CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Anda adalah pengunjung kami yang ke : 199408

Statistik Pengunjung Web 6 Bulan Terakhir

3708
2846
3162
3364
3582
3308

08-2016

09-2016

10-2016

11-2016

12-2016

01-2017