RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017

Diposkan oleh : administrator | Pada tanggal : 05-November-2017 | 11:08


  Rapat Koordinasi  Gubernur  SE- wilayah  Sumatera  Tahun 2017, yang dilaksanakan Pada Hari Senin,  Tanggal 9 Oktober 2017 di Hotel Swissbell Jambi yang dihadiri  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deputi Kementerian Perencanaan/ Kepala Bappenas,  Deputi Kementerian BUMN RI, Anggota DPD dan DPR RI,  Para Gubernur se-wilayah Sumatera, Bupati/Walikota se Provinsi  Jambi, OPD Provinsi Jambi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota  Se Provinsi Jambi. Dalam Sambutannya Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Percepatan pembangunan di wilayah Sumatera, khususnya pembangunan infrastruktur, merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Mengingat wilayah pulau Sumatera merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar kedua, setelah pulau Jawa. Artinya jika infrastruktur dasar, wilayah Sumatera telah tersedia dengan baik, maka secara bertahap, investasi yang selama ini, hanya terpusat di wilayah Jawa, akan bergeser ke wilayah Sumatera. Pada sisi lain ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa, akan menurun.Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Pulau Sumatera telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 adalah “Wilayah Sumatera sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional”, diarahkan untuk pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.Secara umum, potensi Sumber daya Alam Pulau Sumatera yang sangat melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal serta posisi Pulau Sumatera yang sangat strategis, di bagian Pantai Timur Sumatera dilewati pleh Sea Lane Of Communication (SLoC), dan di pantai barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi ujung tombak pembangunan maritim terutama setelah dilaksanakannya Indian Ocean Rim Association (IORA)  di Padang beberapa bulan yang lalu dengan tema “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean”. Potensi ini tentunya menjadi modal dalam membangun wilayah Sumatera. Selanjutnya, Berbicara tentang kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan pulau, terhadap PDB Nasional, maka pulau Sumatera pulau yang harus diperhitungkan secara nasional. Mengingat Pulau Sumatera merupakan pulau kedua terbesar setelah pulau Jawa. Dimana pada tahun 2016 memberikan kontribusi  22,03 persen. Angka kontribusi tersebut mengalami penurunan,  jika dibandingkan periode tahun 1983, yang  pernah mencapai 28 persen. Penurunan kontribusi ini menggambarkan bahwa ekonomi Sumatera masih berbasis Sumber Daya Alam. Di era tahun 1980-an kita masih mengeksploitasi besar-besaran minyak, gas, pertambangan dan hutan sedangkan di era tahun 1990-an produksi komoditas tersebut mulai menurun dan digantikan dengan perkebunan kelapa sawit. Kondisi inilah yang harus kita diskusikan pada pertemuan ini, bagaimana wilayah Sumatera dapat meningkatkan Kontribusinya terhadap PDB Nasional sebesar 24,6 persen pada tahun 2019 sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2014-2019. Pencapaian target tersebut bukanlah mudah, jika melihat Angka Pertumbuhan Ekonomi Sumatera  pada tahun 2016 sebesar 4,29 persen jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMN sebesar 6,2 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera ditargetkan tumbuh sebesar 7,9 persen. Guna mencapai target tersebut, tentunya harus dengan kerja keras dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan, diantara Pemerintah Daerah yang ada di wilayah ini. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Kebijakan Reformasi struktural, yang harus diimplementasikan secara konsisten dan terarah, dalam bentuk penguatan ketahanan pangan, energi dan air, peningkatan daya saing industri, maritim dan pariwisata, penguatan basis pembiayaan pembangunan, penguatan ekonomi inklusif, penguatan modal dasar Pembangunan. Guna memperkuat Kebijakan Nasional, kami mengangkat tema pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera Tahun 2017, yaitu “Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Regional Sumatera, dalam Kerangka Peningkatan kontribusi Terhadap Ekonomi Indonesia”. Dunia Usaha mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja dan percepatan inovasi teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah. Peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan di daerah di Provinsi Jambi telah melibatkan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu selaku pengemban amanah masyakarat Provinsi Jambi, akan meyerahkan Piagam Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR Award), sebagai bentuk apresiasi  bagi perusahaan yang telah secara proaktif, terlibat langsung dalam kegiatan Pembangunan di Provinsi Jambi.


PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 25-October-2017 | 14:55

Kamis (19 Oktober 2017) bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi telah diadakan forum PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS dengan tema “CAPAIAN PELAKSANAAN SUISTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB PROVINSI JAMBI”. Dalam Forum ini Pemerintahan di wakili oleh Bappeda Provinsi jambi, sedangkan dari Lembaga Fhilanthropy di wakili oleh Baznas yaitu Bapak Arifin Purwakanan selanjutnya Lembaga Fhilanthropy Lokal di wakili Yayasan Mitra Aksi Bapak Hambali dan dari Fhilanthropy Indonesia akan di wakili oleh Bapak Hamid Abidin. Semua pihak berharap daripada pencapaian SDG’s serta kesiapan Daerah dalam pelaksanaan SDG’s. Seperti yang kita ketahui bahwa TPB/SDG’s ini telah di sepakati dalam Sidang Umum PBB bulan September 2015 mencakupi 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator serta TPB/SDG’s ini berkelanjut Penyempurnaan dari MDG’s. Masing-masing dari tujuan target dan indikator tersebut di meliputi beberapa pilar yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

SELENGKAP NYA

SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDGS) / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 20-September-2017 | 17:55

Rabu (20 sepetember 2017) bertempat di ruang mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan rapat SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDG’S)/ TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021 sebagai pemateri ibu Ir. Wahyuningsih Darajati M.Sc direktur kehutanan dan sumber daya air, serta kepala organisasi perangkat aderah , Untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memenuhi komitmen global pada tahun 2000 – 2015 telah melaksanakan Milenium Development Goals (MDGs). Dari 8 goal. 18 target dan 67 indikator sampai dengan data 2015 pencapaian sasaran MDGs Di indonesia menunjukan 48 indikator telah tercapai pada tahun 2015 dan 19 indikator tidak dapat tercapai pada akhir tahun 2015,  berdasarkan pengalaman pelaksanaan MDGs untuk mencapai sasaran diperlukan berbagai persiapan baik meliputi legal aspek, perencanaan , pembiyayan, implementasi, monitoring dan evaluasi baik di tingkat nasional maupun daerah tersebut di lakukan untuk menjamin agar pengelolaan MDGs dapat dilaksanakan secara sistematis terkordinasi dan akuntable.

SELENGKAP NYA

Sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyusunan rencana aksi daerah RAD pangan dan gizi PG provinsi jambi tahun 2016-2017
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 11-October-2017 | 21:38

SELASA(19/09/2017) Bertempat di Ruang Rapat Mayang Bappeda provinsi Jambi, Sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi (PG)provinsi jambi tahun 2016-2017, di hadiri langsung oleh kasubdit pemberdayaan dan gizi masyarakat kementrian perencanaan dan pembangunan nasional/bappenas DR.Entos S.P. MPHM, serta kepala organisasi perangkat daerah provinsi jambi dan kepala instansi vertikal di provinsi jambi, serta Kepala OPD kab/kota lingkup provinsi jambi.

Bappenas telah hadir dan menjadi motivasi bagi kami permerintah provinsi jambi untuk melaksanakan amanat kebijakan strategis pemerintah khusus nya pemenuhan akan pangan dan gizi. Dan agenda sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyususnan rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi (PG)provinsi jambi tahun 2016-2017 ini juga merupakan komitmen pemerintah provinsi jambiserta wakil pemerintah pusat untuk terus melaksanakan amanat pembangunan untuk mensejahtrakan masyarakat.

SELENGKAP NYA

RAPAT PERSIAPAN PELAPORAN B09 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI 2017
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 16-August-2017 | 21:21

Dalam rangka melaksanakan amanat intruksi presiden republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017 selasa 15 agustus 2017 bertempat di ruang rapat darma wanita bappeda provinsi di gelar acara kick of meeting persiapan pelaporan B09 (triwulan) renana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) se provinsi jambi tahun 2017 yang berlangsung pada pukul 09.00 wib hingga pukul 16.00 WIB

Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 ini mengacu pada surat edaran mentri dalam negri nomor 356/4429/SJ tanggal 21 november 2016 tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah tahun 2016 dan tahun 2017 dengan mengacu pada matriks format 8 (delapan) kolom (F8K) aksi PPK Tahun 2016 dan tahun 2017

SELENGKAP NYA

PELATIHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS SPASIAL DAN PELUNCURAN PROGRAM SATU PETA DAN SATU PINTU PERIZINAN DI PROVINSI JAMBI
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 19-July-2017 | 19:04

Peluncuran dan Pelatihan Dasar IMS PMaP#4 MCA-I di Hotel Aston Jambi dilaksanakan pada hari Senin - Jumat, 10 - 14 Juli 2017

Participatory Mapping and Planning (PMaP) merupakan kegiatan yang digagas oleh MCA-Indonesia – BAPPENAS berdasarkan amanat dari program kerjasama bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk memfasilitasi Kemakmuran Hijau (GP) agar terciptanya tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat dan tepat, Serta tunduk pada Undang-Undang Nasional, Peraturan, dan Rencana yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan dan manfaat kegiatan ini, MCA-I memberikan amanat kepada PT. MI dan LATIN untuk melaksanakan kegiatan Peluncuran dan Pelatihan IMS PMaP#4 (Participatory Mapping and Use Planning periode 4) MCA-I dalam mendukung pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

SELENGKAP NYA

 1 2 3 >  Last ›


Copyright 2017 - 2017 © Bappeda Provinsi Jambi.all right reserved