bahan tgl 17 september 2018 di menu paparan

RAPAR KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SIPD SE PROVINSI JAMBI

Diposkan oleh : administrator | Pada tanggal : 02-August-2018 | 14:57


      Kamis, tanggal 26 juli 2018 bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan “RAPAT RDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DERAH (SIPD ) SE PROVINSI JAMBI”  yang di buka langsung oleh SEKERTARIS DAERAH, M. DIANTO M.Si, Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah guna membahas peningkatan kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi berdasarkan data dan informasi yang dikelola melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Mengacu pada pasal 274 tersebut, SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.Lahirnya SIPD dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi yang cukup pelik. Misalnya, dahulu data-data pembangunan daerah (cenderung) tidak lengkap dan tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga jarang diperbarui. Selain itu, kondisi lainnya, Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan kurangnya keinginan kuat (political will) dari pimpinan (untuk mendorong  data dan informasi). Kondisi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu proses perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat dan memadai. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, regulasi tentang SIPD semakin jelas. Yaitu, wajib dilaksanakan, ada sanksinya, dan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SIPD memiliki mandat yang sangat jelas. SIPD memiliki dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 54 yang berkaitan dengan SIPD. Artinya, data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan (pembangunan daerah) haruslah data yang sudah di-input ke dalam SIPD. Mengacu pada pasal 274 UU tersebut, SIPD kini juga menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, sekarang pemerintah daerah memiliki kewajiban yang secara khusus menyangkut data dan informasi. Berdasar pasal 391, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kewajiban lainnya, informasi pemerintahan daerah (harus) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, dan berkesinambungan, dan terkini yang dalam hal ini bersumber dari berbagai sumber SKPD dan instansi vertikal. Tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tanpa ada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada era otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan, sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Keseluruhan data dari berbagai sumber dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan sosial daerah. Sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif sehingga jajaran SKPD dapat menyediakan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dan terkini.  Dengan begitu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah, juga dimanfaatkan untuk memantau kinerja pelaksanaan pembangunan.

GPR WIDGET
STATISTIK PENGUNJUNG


RAPAT SOSIALISASI APLIKASI E-SAKIP REVIU
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 02-July-2018 | 14:51

Senin 25 juni 2018 bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan rapat sosialisasi aplikasi e-sakip reviu yang di buka langsung oleh sekertaris bappeda provinsi jambi Ir. RUSPEN M.si, terkait menindak lanjuti surat edaran mentri pendaya gunaan aparatur negara RI nomor 3 tahun 2018 tentang reviu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan tata cara penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah serta menghubungi kembali,  dalam hal nama dan penanggung jawab e-sakip reviu untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah dinas lingkungan pemerintah provinsi jambi dalam penyampaian dokumen pendukung SAKIP.

SELENGKAP NYA

FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 30-June-2018 | 17:45

Rabu 16 Mei 2018 Bertrmpat Di Ruangan Rapat Mayang Mangurai BAPPEDA Provinsi Jambi, di laksanakan Forum Konsultasi Publik Rancanan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, Yang kali ini Dibuka langsung oleh  H. TAGOR MULIA NASUTION plt Asisten Administrasi Umum, Sebagaimana untuk melaksanakan amanat pasal 197 peraturan mentri dalam negri nomor 88 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah, dan dalam rangka menjaring aspirasi atau harapan pemangku kepentingan terhadap rumusan sementara proritas dan sasaran pembangunan provinsi jambi tahun 2016 – 2021.

SELENGKAP NYA

RAPAT KOORDINASI BIDANG SDM, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 20-February-2018 | 15:28

Senin 19 februari 2018 Bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi RAPAT KOORDINASI BIDANG SDM, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA Yang di hadiri oleh : Kepala Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi beserta para kasubbid serta Para Kepala SKPD terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota terkait, Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa  rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”,

SELENGKAP NYA

RAPAT SIMULASI PENGINPUTAN USULAN KEGIATAN MELALUI APLIKASI E-MUSRENBANG BAPPENAS
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 19-February-2018 | 16:15

Selasa 13 februari 2018 Bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi, dalam rangka melaksanakan amanat pasal 259  undang undang  No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional kementerian dalam negri, serta kementerian PPN/Bappenas akan melaksanakan koediansi teknis pembangunan antara kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian dan daerah.

SELENGKAP NYA

RAPAT KOORDINASI GUBERNUR SE-WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 05-November-2017 | 11:08

   Rapat Koordinasi  Gubernur  SE- wilayah  Sumatera  Tahun 2017, yang dilaksanakan Pada Hari Senin,  Tanggal 9 Oktober 2017 di Hotel Swissbell Jambi yang dihadiri  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deputi Kementerian Perencanaan/ Kepala Bappenas,  Deputi Kementerian BUMN RI, Anggota DPD dan DPR RI,  Para Gubernur se-wilayah Sumatera, Bupati/Walikota se Provinsi  Jambi, OPD Provinsi Jambi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota  Se Provinsi Jambi. Dalam Sambutannya Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Percepatan pembangunan di wilayah Sumatera, khususnya pembangunan infrastruktur, merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Mengingat wilayah pulau Sumatera merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar kedua, setelah pulau Jawa. 

SELENGKAP NYA

PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 25-October-2017 | 14:55

Kamis (19 Oktober 2017) bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi telah diadakan forum PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS dengan tema “CAPAIAN PELAKSANAAN SUISTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB PROVINSI JAMBI”. Dalam Forum ini Pemerintahan di wakili oleh Bappeda Provinsi jambi, sedangkan dari Lembaga Fhilanthropy di wakili oleh Baznas yaitu Bapak Arifin Purwakanan selanjutnya Lembaga Fhilanthropy Lokal di wakili Yayasan Mitra Aksi Bapak Hambali dan dari Fhilanthropy Indonesia akan di wakili oleh Bapak Hamid Abidin. Semua pihak berharap daripada pencapaian SDG’s serta kesiapan Daerah dalam pelaksanaan SDG’s. Seperti yang kita ketahui bahwa TPB/SDG’s ini telah di sepakati dalam Sidang Umum PBB bulan September 2015 mencakupi 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator serta TPB/SDG’s ini berkelanjut Penyempurnaan dari MDG’s. Masing-masing dari tujuan target dan indikator tersebut di meliputi beberapa pilar yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

SELENGKAP NYA

SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDGS) / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 20-September-2017 | 17:55

Rabu (20 sepetember 2017) bertempat di ruang mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan rapat SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDG’S)/ TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021 sebagai pemateri ibu Ir. Wahyuningsih Darajati M.Sc direktur kehutanan dan sumber daya air, serta kepala organisasi perangkat aderah , Untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memenuhi komitmen global pada tahun 2000 – 2015 telah melaksanakan Milenium Development Goals (MDGs). Dari 8 goal. 18 target dan 67 indikator sampai dengan data 2015 pencapaian sasaran MDGs Di indonesia menunjukan 48 indikator telah tercapai pada tahun 2015 dan 19 indikator tidak dapat tercapai pada akhir tahun 2015,  berdasarkan pengalaman pelaksanaan MDGs untuk mencapai sasaran diperlukan berbagai persiapan baik meliputi legal aspek, perencanaan , pembiyayan, implementasi, monitoring dan evaluasi baik di tingkat nasional maupun daerah tersebut di lakukan untuk menjamin agar pengelolaan MDGs dapat dilaksanakan secara sistematis terkordinasi dan akuntable.

SELENGKAP NYA

 1 2 3 >  Last ›


Copyright 2017 - 2018 © Bappeda Provinsi Jambi.all right reserved