DUKUNG PENCEGAHAN KORUPSI, PEMPROV PRIORITASKAN E-PLANNING DAN E-BUDGETING

Diposkan oleh : administrator | Pada tanggal : 13-November-2018 | 18:39


DUKUNG PENCEGAHAN KORUPSI, PEMPROV PRIORITASKAN E-PLANNING DAN E-BUDGETING
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si mengemukakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus memprioritaskan proses perencanaan dan penganggaran melalui sistem e-planning dan e-budgeting, seperti yang telah disarankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan Sekda saat Membahas Tindak Lanjut Pelaksanaan E-Planning dan E-Budgeting pada Pemerintah Provinsi Jambi Bersama KPK RI, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (09/11) sore. “Sistem e-planning dan e-budgeting ini menjadi prioritas utama kita pada proses perencanaan dan penganggaran kedepannya dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini sudah dimulai dari sekarang, menindaklanjuti arahan dari KPK RI yang berkunjung ke Jambi pada bulan Juli 2018 kemarin, terkait rencana aksi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Sekda.
Sekda menerangkan, sebagai tindak lanjut dari arahan KPK RI terkait rencana aksi daerah dalam menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan MoU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan e-planning dan e-budgeting yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 ,bertempat di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI. “Setelah melakukan Memorandum of Understanding (MoU), kita telah dibimbing oleh tim dari Pemerintah Sumatera Utara yang langsung datang ke Jambi untuk memberikan Training of Trainers (ToT) selama 4 hari kepada tim Pemerintah Provinsi Jambi dalam menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting ini,” terang Sekda. “Alhamdulillah, untuk e-planning dan e-budgeting pada Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang diproses. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan input data Sistem Satuan Harga (SSH) di Bappeda Provinsi Jambi. Sesuai dengan arahan KPK RI, SSH ini harus terurai secara rinci dan tidak lagi dengan jumlah secara keseluruhan,” sambung Sekda.




Copyright 2017 - 2019 © Bappeda Provinsi Jambi.all right reserved