bahan tgl 17 september 2018 di menu paparan

RAPAR KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SIPD SE PROVINSI JAMBI

Diposkan oleh : administrator | Pada tanggal : 02-August-2018 | 14:57


      Kamis, tanggal 26 juli 2018 bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan “RAPAT RDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DERAH (SIPD ) SE PROVINSI JAMBI”  yang di buka langsung oleh SEKERTARIS DAERAH, M. DIANTO M.Si, Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah guna membahas peningkatan kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi berdasarkan data dan informasi yang dikelola melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Mengacu pada pasal 274 tersebut, SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.Lahirnya SIPD dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi yang cukup pelik. Misalnya, dahulu data-data pembangunan daerah (cenderung) tidak lengkap dan tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga jarang diperbarui. Selain itu, kondisi lainnya, Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan kurangnya keinginan kuat (political will) dari pimpinan (untuk mendorong  data dan informasi).

Kondisi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu proses perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat dan memadai. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, regulasi tentang SIPD semakin jelas. Yaitu, wajib dilaksanakan, ada sanksinya, dan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SIPD memiliki mandat yang sangat jelas. SIPD memiliki dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 54 yang berkaitan dengan SIPD. Artinya, data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan (pembangunan daerah) haruslah data yang sudah di-input ke dalam SIPD. Mengacu pada pasal 274 UU tersebut, SIPD kini juga menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, sekarang pemerintah daerah memiliki kewajiban yang secara khusus menyangkut data dan informasi. Berdasar pasal 391, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kewajiban lainnya, informasi pemerintahan daerah (harus) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, dan berkesinambungan, dan terkini yang dalam hal ini bersumber dari berbagai sumber SKPD dan instansi vertikal.

Tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tanpa ada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada era otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan, sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Keseluruhan data dari berbagai sumber dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan sosial daerah. Sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif sehingga jajaran SKPD dapat menyediakan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dan terkini.  Dengan begitu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah, juga dimanfaatkan untuk memantau kinerja pelaksanaan pembangunan.

GPR WIDGET
STATISTIK PENGUNJUNG


Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM)
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 22-March-2017 | 18:55

Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 14 dan 15 Maret 2017 dan dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi/Umum. Kegiatan pelatihan ini dikuti oleh beberapa OPD di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, beserta Perwakilan Camat, Kepala Desa dan Lurah.

                Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Jambi.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pembelajaran pada peserta agar dapat membuat/mempresentasikan data dasar BDT yang berjenis MS Excel ataupun CSV kedalam bentuk tampilan dan beberapa jenis chart yang interaktif sehingga mempermudah proses analisis data.

SELENGKAP NYA

PEMANFAATAN DATA SATELIT PENGINDRAAN JAUH UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN DAERAH PROVINSI JAMBI
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 22-March-2017 | 14:15

Untuk mendukung pembangunan Provinsi Jambi Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) kali ini berkerja sama dengan Bappeda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan lokakarya pada tanggal 7 s/d 8 maret 2017 bertempat diruang mayang Bappeda Provinsi Jambi, acara ini di buka oleh Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial,  mewakili Gubernur Jambi sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi tersebut.

Acara Sosialisasi diikuti oleh beberapa OPD tehnis di Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten/Kota, sebagai Nara sumber dalam acara tersebut adalah Ibu Deputi Bidang Pengindraan Jarak Jauh, dalam penyampaiananya dijelaskan manfaat pengindraan  Jarak jauh dalam proses perencanaan di daerah.

SELENGKAP NYA

Presentasi Survey Analisis Daya Saing Provinsi tahun 2016 oleh Asian Comperitipness Institute Lee
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 14-February-2017 | 21:43

Asian Competitiveness Institute dari Lee Kuan Yew School of Public Policy - National University of Singapore bekerjasama dengan Kemneterian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan kunjungan untuk melaksanakan survey terkait Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 34 Provinsi di Indonesia. 
ACI mengadopsi pemahaman tentang daya saing ekonomi yang komprehensif mempertimbangkan berbagai faktor yg mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi yg tinggi dan inklusif dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Kerangka Daya Saing ACI meliputi Stabilitas Ekonomi Makro; Pemerintah dan Institusi Publik; Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaha Kerja serta Kualitas Hidup dan Infrastruktur. 

SELENGKAP NYA

PEMBANGUNAN APLIKASI E – PLANING BEKERJA SAMA DENGAN DINAS KOMINFO PROVINSI JAMBI
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 14-February-2017 | 20:31

Pembuatan aplikasi e- planing guna memudahkan dalam pembahasan anggaran dan meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pembahasan anggaran di Bappeda. Telah dilaksanakan pertemuan antara systim analis dan programer dengan user yang dalam hal ini adalah Bappeda Provinsi Jambi sebagai koordinator pembahasan anggaran.
Dalam pertemuan disampaikan sistimatika pengunaan sistem yang telah dibangun, dimana penganggaran program dan kegiatan yang dibuat oleh SKPD harus dapat menunjang visi dan misi Gubernur yang tentunya telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi.

SELENGKAP NYA

RAPAT KOORDINASI PEMILAHAN DATA BERDASARKAN UUSAN KONKUREN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD DALAM
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 14-February-2017 | 20:29

Rapat koordinasi pemilahan data dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 September 2016 , diikuti oleh SKPD di Provinsi Jambi, adapun agenda rakor tersebut adalah melakukan pemilahan dan cek list data yang ada dalam aplikasi sesuai dengan urusan dan tugas pokok SKPD. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas data dan informasi yang dikelola pada Sistim Informasi Pembangunan Daerah. Sehingga data yang ada pada aplikasi SIPD harus dapat mewakili data yang ada di Daerah.
Untuk itulah saat ini Dirjen Bina Bangda telah merancang aplikasi guna menampung publikasi data di daerah agar dalam perencanaan pembangunan baik di pusat ataupun didaerah dapat memanfaatkan data dan informasi yang ada pada aplikasi.

SELENGKAP NYA

HJ. SHERRIN THARIA: KUALITAS DAN PANGSA PASAR BUSANA JAMBI TERUS DITINGKATKAN
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 14-February-2017 | 10:49

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jambi, Hj. Sherrin Tharia Zola mengemukakan bahwa kualitas dan pangsa pasar busana yang terbuat dari kain Jambi terus ditingkatkan, agar kualitas busana kain Jambi semakin baik dan semakin dikenal oleh masyarakat luas, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin kain. Hal itu dinyatakan oleh Sherrin Tharia usai Pembukaan Indonesia Fashion Week 2017, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (1/2).

SELENGKAP NYA

Pj. Sekda : Kinerja dan Disiplin Harus Selalu dijaga
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 13-February-2017 | 15:01

Pj. Sekretaris Daerah Drs. H. Erwan Malik, MM menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi agar selalu menjaga kedisiplinan meskipun kini beberapa SKPD hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas. Hal ini disampaikan Erwan saat memimpin Apel rutin kedisiplinan yang dilaksanakan pada Senin (13/02) bertempat di Lapangan Dalam Kantor Gubernur Jambi.

“Dalam apel tersebut, Erwan mengingatkan bahwa setiap informasi pasti selalu sampai ke telinga Bapak 

SELENGKAP NYA

GUBERNUR HARAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI SEMAKIN BAIK
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 13-February-2017 | 14:58

Gubernur Jambi H. Zumi Zola, S.TP, MA menerima kunjungan dari BPS Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Senin (06/01) bertempat di ruang pertemuan Rumah Dinas Gubernur Jambi.Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut ingin membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi pada belakangan ini kurang baik, maka hal ini perlu dikoordinasikan segera dengan Pemerintah Daerah.

SELENGKAP NYA

 < 1 2 3 4 > 


Copyright 2017 - 2018 © Bappeda Provinsi Jambi.all right reserved