bahan tgl 17 september 2018 di menu paparan

RAPAR KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SIPD SE PROVINSI JAMBI

Diposkan oleh : administrator | Pada tanggal : 02-August-2018 | 14:57


      Kamis, tanggal 26 juli 2018 bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan “RAPAT RDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DERAH (SIPD ) SE PROVINSI JAMBI”  yang di buka langsung oleh SEKERTARIS DAERAH, M. DIANTO M.Si, Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah guna membahas peningkatan kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi berdasarkan data dan informasi yang dikelola melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Mengacu pada pasal 274 tersebut, SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.Lahirnya SIPD dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi yang cukup pelik. Misalnya, dahulu data-data pembangunan daerah (cenderung) tidak lengkap dan tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga jarang diperbarui. Selain itu, kondisi lainnya, Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan kurangnya keinginan kuat (political will) dari pimpinan (untuk mendorong  data dan informasi).

Kondisi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu proses perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat dan memadai. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, regulasi tentang SIPD semakin jelas. Yaitu, wajib dilaksanakan, ada sanksinya, dan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SIPD memiliki mandat yang sangat jelas. SIPD memiliki dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 54 yang berkaitan dengan SIPD. Artinya, data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan (pembangunan daerah) haruslah data yang sudah di-input ke dalam SIPD. Mengacu pada pasal 274 UU tersebut, SIPD kini juga menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, sekarang pemerintah daerah memiliki kewajiban yang secara khusus menyangkut data dan informasi. Berdasar pasal 391, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kewajiban lainnya, informasi pemerintahan daerah (harus) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, dan berkesinambungan, dan terkini yang dalam hal ini bersumber dari berbagai sumber SKPD dan instansi vertikal.

Tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tanpa ada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada era otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan, sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Keseluruhan data dari berbagai sumber dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan sosial daerah. Sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif sehingga jajaran SKPD dapat menyediakan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dan terkini.  Dengan begitu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah, juga dimanfaatkan untuk memantau kinerja pelaksanaan pembangunan.

GPR WIDGET
STATISTIK PENGUNJUNG


Pj. Sekda : Kinerja dan Disiplin Harus Selalu dijaga
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 13-February-2017 | 15:01

Pj. Sekretaris Daerah Drs. H. Erwan Malik, MM menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi agar selalu menjaga kedisiplinan meskipun kini beberapa SKPD hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas. Hal ini disampaikan Erwan saat memimpin Apel rutin kedisiplinan yang dilaksanakan pada Senin (13/02) bertempat di Lapangan Dalam Kantor Gubernur Jambi.

“Dalam apel tersebut, Erwan mengingatkan bahwa setiap informasi pasti selalu sampai ke telinga Bapak 

SELENGKAP NYA

GUBERNUR HARAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI SEMAKIN BAIK
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 13-February-2017 | 14:58

Gubernur Jambi H. Zumi Zola, S.TP, MA menerima kunjungan dari BPS Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Senin (06/01) bertempat di ruang pertemuan Rumah Dinas Gubernur Jambi.Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut ingin membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi pada belakangan ini kurang baik, maka hal ini perlu dikoordinasikan segera dengan Pemerintah Daerah.

SELENGKAP NYA

‹ First  < 2 3 4


Copyright 2017 - 2018 © Bappeda Provinsi Jambi.all right reserved