bahan tgl 17 september 2018 di menu paparan

RAPAR KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SIPD SE PROVINSI JAMBI

Diposkan oleh : administrator | Pada tanggal : 02-August-2018 | 14:57


      Kamis, tanggal 26 juli 2018 bertempat di ruang rapat mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan “RAPAT RDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DERAH (SIPD ) SE PROVINSI JAMBI”  yang di buka langsung oleh SEKERTARIS DAERAH, M. DIANTO M.Si, Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah guna membahas peningkatan kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi berdasarkan data dan informasi yang dikelola melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Mengacu pada pasal 274 tersebut, SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.Lahirnya SIPD dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi yang cukup pelik. Misalnya, dahulu data-data pembangunan daerah (cenderung) tidak lengkap dan tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga jarang diperbarui. Selain itu, kondisi lainnya, Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan kurangnya keinginan kuat (political will) dari pimpinan (untuk mendorong  data dan informasi). Kondisi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu proses perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat dan memadai. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, regulasi tentang SIPD semakin jelas. Yaitu, wajib dilaksanakan, ada sanksinya, dan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SIPD memiliki mandat yang sangat jelas. SIPD memiliki dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 54 yang berkaitan dengan SIPD. Artinya, data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan (pembangunan daerah) haruslah data yang sudah di-input ke dalam SIPD. Mengacu pada pasal 274 UU tersebut, SIPD kini juga menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014, sekarang pemerintah daerah memiliki kewajiban yang secara khusus menyangkut data dan informasi. Berdasar pasal 391, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kewajiban lainnya, informasi pemerintahan daerah (harus) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, dan berkesinambungan, dan terkini yang dalam hal ini bersumber dari berbagai sumber SKPD dan instansi vertikal. Tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tanpa ada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada era otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur berbagai aspek pembangunan, sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan secara komprehensif dan terpadu. Keseluruhan data dari berbagai sumber dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan yang optimal dan tanggap terhadap permasalahan sosial daerah. Sehingga program maupun kegiatan yang direncanakan mudah diukur dan tidak bersifat normatif sehingga jajaran SKPD dapat menyediakan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan, dan terkini.  Dengan begitu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah, juga dimanfaatkan untuk memantau kinerja pelaksanaan pembangunan.

GPR WIDGET
STATISTIK PENGUNJUNG


PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 25-October-2017 | 14:55

Kamis (19 Oktober 2017) bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi telah diadakan forum PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS dengan tema “CAPAIAN PELAKSANAAN SUISTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB PROVINSI JAMBI”. Dalam Forum ini Pemerintahan di wakili oleh Bappeda Provinsi jambi, sedangkan dari Lembaga Fhilanthropy di wakili oleh Baznas yaitu Bapak Arifin Purwakanan selanjutnya Lembaga Fhilanthropy Lokal di wakili Yayasan Mitra Aksi Bapak Hambali dan dari Fhilanthropy Indonesia akan di wakili oleh Bapak Hamid Abidin. Semua pihak berharap daripada pencapaian SDG’s serta kesiapan Daerah dalam pelaksanaan SDG’s. Seperti yang kita ketahui bahwa TPB/SDG’s ini telah di sepakati dalam Sidang Umum PBB bulan September 2015 mencakupi 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator serta TPB/SDG’s ini berkelanjut Penyempurnaan dari MDG’s. Masing-masing dari tujuan target dan indikator tersebut di meliputi beberapa pilar yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

SELENGKAP NYA

SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDGS) / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 20-September-2017 | 17:55

Rabu (20 sepetember 2017) bertempat di ruang mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan rapat SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDG’S)/ TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021 sebagai pemateri ibu Ir. Wahyuningsih Darajati M.Sc direktur kehutanan dan sumber daya air, serta kepala organisasi perangkat aderah , Untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memenuhi komitmen global pada tahun 2000 – 2015 telah melaksanakan Milenium Development Goals (MDGs). Dari 8 goal. 18 target dan 67 indikator sampai dengan data 2015 pencapaian sasaran MDGs Di indonesia menunjukan 48 indikator telah tercapai pada tahun 2015 dan 19 indikator tidak dapat tercapai pada akhir tahun 2015,  berdasarkan pengalaman pelaksanaan MDGs untuk mencapai sasaran diperlukan berbagai persiapan baik meliputi legal aspek, perencanaan , pembiyayan, implementasi, monitoring dan evaluasi baik di tingkat nasional maupun daerah tersebut di lakukan untuk menjamin agar pengelolaan MDGs dapat dilaksanakan secara sistematis terkordinasi dan akuntable.

SELENGKAP NYA

Sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyusunan rencana aksi daerah RAD pangan dan gizi PG provinsi jambi tahun 2016-2017
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 11-October-2017 | 21:38

SELASA(19/09/2017) Bertempat di Ruang Rapat Mayang Bappeda provinsi Jambi, Sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi (PG)provinsi jambi tahun 2016-2017, di hadiri langsung oleh kasubdit pemberdayaan dan gizi masyarakat kementrian perencanaan dan pembangunan nasional/bappenas DR.Entos S.P. MPHM, serta kepala organisasi perangkat daerah provinsi jambi dan kepala instansi vertikal di provinsi jambi, serta Kepala OPD kab/kota lingkup provinsi jambi.

Bappenas telah hadir dan menjadi motivasi bagi kami permerintah provinsi jambi untuk melaksanakan amanat kebijakan strategis pemerintah khusus nya pemenuhan akan pangan dan gizi. Dan agenda sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyususnan rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi (PG)provinsi jambi tahun 2016-2017 ini juga merupakan komitmen pemerintah provinsi jambiserta wakil pemerintah pusat untuk terus melaksanakan amanat pembangunan untuk mensejahtrakan masyarakat.

SELENGKAP NYA

RAPAT PERSIAPAN PELAPORAN B09 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI 2017
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 16-August-2017 | 21:21

Dalam rangka melaksanakan amanat intruksi presiden republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017 selasa 15 agustus 2017 bertempat di ruang rapat darma wanita bappeda provinsi di gelar acara kick of meeting persiapan pelaporan B09 (triwulan) renana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) se provinsi jambi tahun 2017 yang berlangsung pada pukul 09.00 wib hingga pukul 16.00 WIB

Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 ini mengacu pada surat edaran mentri dalam negri nomor 356/4429/SJ tanggal 21 november 2016 tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah tahun 2016 dan tahun 2017 dengan mengacu pada matriks format 8 (delapan) kolom (F8K) aksi PPK Tahun 2016 dan tahun 2017

SELENGKAP NYA

PELATIHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS SPASIAL DAN PELUNCURAN PROGRAM SATU PETA DAN SATU PINTU PERIZINAN DI PROVINSI JAMBI
Diposkan oleh : administrator || Pada tanggal : 19-July-2017 | 19:04

Peluncuran dan Pelatihan Dasar IMS PMaP#4 MCA-I di Hotel Aston Jambi dilaksanakan pada hari Senin - Jumat, 10 - 14 Juli 2017

Participatory Mapping and Planning (PMaP) merupakan kegiatan yang digagas oleh MCA-Indonesia – BAPPENAS berdasarkan amanat dari program kerjasama bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk memfasilitasi Kemakmuran Hijau (GP) agar terciptanya tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat dan tepat, Serta tunduk pada Undang-Undang Nasional, Peraturan, dan Rencana yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan dan manfaat kegiatan ini, MCA-I memberikan amanat kepada PT. MI dan LATIN untuk melaksanakan kegiatan Peluncuran dan Pelatihan IMS PMaP#4 (Participatory Mapping and Use Planning periode 4) MCA-I dalam mendukung pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

SELENGKAP NYA

LAUNCHING APLIKASI DATA STATISTIK JAMBI BERBASIS ANDROID
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 21-June-2017 | 15:35

Pada Hari Senin  Tanggal 19 Juni  2017, Telah  dilaksanakan LAUNCHING  APLIKASI DATA  STATISTIK JAMBI  BERBASIS  ANDROID dirumah Dinas Gubernur Jambi, yang dihadiri oleh Kepala BPS Pusat, Para Bupati dan Walikota, OPD  Provinsi, Kepala Bappeda/BPS  Kabupaten dan Kota.

 

Dalam Sambutannya Gubernur Jambi menyampaikan bahwa  Aplikasi Data Statistik Jambi adalah sebuah Sistem aplikasi layanan informasi data statistik yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi up to date, yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Data/informasi yang disediakan dalam sistem tersebut merupakan data statistik dasar yang bersumber dari BPS serta statistik sekunder dari seluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Tidak menutup kemungkinan, ke depan akan dilengkapi oleh data khusus yang dikumpulkan oleh institusi/lembaga yang lain, sehingga akan menjadi aplikasi yang lebih berdaya guna bagi masyarakat.

SELENGKAP NYA

PENANDATANGAN MOU ANTARA BPS DENGAN OPD DAN INSTANSI VERTIKAL TENTANG KERJASAMA FORUM DATA DAN INFORAMSI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 30-May-2017 | 19:40

Pada Hari Senin  Tanggal 29 Mei  2017,  Telah  dilaksanakan  PENANDATANGAN   MOU  ANTARA BPS   DENGAN  OPD DAN INSTANSI  VERTIKAL TENTANG KERJASAMA  FORUM DATA  DAN INFORAMSI PEMBANGUNAN  DAERAH  TAHUN  2017

Dalam  Sambutannya Sekretaris Daerah  Provinsi Jambi, yang diwakilkan kepada  Asisten II Setda Provinsi menyampaikan bahwa   Forum data dan informasi merupakan wadah koordinasi data dan informasi yang amat strategis dalam rangka untuk merumuskan kegiatan perstatistikan yang berkesinambungan dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan publik, baik Pemerintah Daerah, Akademisi, maupun masyarakat secara umum dalam rangka perencanaan dan evaluasi kinerjanya masing-masing.

SELENGKAP NYA

Pertemuan dengan National University of Singapore
Diposkan oleh : user || Pada tanggal : 12-May-2017 | 17:34

Acara Pertemuan dengan National University of Singapore dalam kerangka hasil survey analisis Asia Competitiveness Institute tentang daya saing Provinsi se-Indonesa diadakan di Bappeda Provinsi Jambi tanggal 4 Mei 2017, pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi Imron Rosyadi, yg dihadiri OPD terkait, BI dan BPS serta HIPMI dan IWAPI. Sementara dari Lee Kuan Yew School of Public Pilicy NUS hadir ; Nursyahida Binte Ahmad; Diamanta Vania Lavi dan Chuah Hui Yin.

SELENGKAP NYA

 1 2 3 >  Last ›


Copyright 2017 - 2018 © Bappeda Provinsi Jambi.all right reserved