Rapat Koordinasi  Gubernur  SE- wilayah  Sumatera  Tahun 2017, yang dilaksanakan Pada Hari Senin,  Tanggal 9 Oktober 2017 di Hotel Swissbell Jambi yang dihadiri  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deputi Kementerian Perencanaan/ Kepala Bappenas,  Deputi Kementerian BUMN RI, Anggota DPD dan DPR RI,  Para Gubernur se-wilayah Sumatera, Bupati/Walikota se Provinsi  Jambi, OPD Provinsi Jambi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota  Se Provinsi Jambi. Dalam Sambutannya Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Percepatan pembangunan di wilayah Sumatera, khususnya pembangunan infrastruktur, merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Mengingat wilayah pulau Sumatera merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar kedua, setelah pulau Jawa. 

Kamis (19 Oktober 2017) bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi telah diadakan forum PHILANTHROPY LEARNING FORUM ON SDGS dengan tema “CAPAIAN PELAKSANAAN SUISTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB PROVINSI JAMBI”. Dalam Forum ini Pemerintahan di wakili oleh Bappeda Provinsi jambi, sedangkan dari Lembaga Fhilanthropy di wakili oleh Baznas yaitu Bapak Arifin Purwakanan selanjutnya Lembaga Fhilanthropy Lokal di wakili Yayasan Mitra Aksi Bapak Hambali dan dari Fhilanthropy Indonesia akan di wakili oleh Bapak Hamid Abidin. Semua pihak berharap daripada pencapaian SDG’s serta kesiapan Daerah dalam pelaksanaan SDG’s. Seperti yang kita ketahui bahwa TPB/SDG’s ini telah di sepakati dalam Sidang Umum PBB bulan September 2015 mencakupi 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator serta TPB/SDG’s ini berkelanjut Penyempurnaan dari MDG’s. Masing-masing dari tujuan target dan indikator tersebut di meliputi beberapa pilar yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Rabu (20 sepetember 2017) bertempat di ruang mayang mangurai bappeda provinsi jambi di adakan rapat SOSIALISASI DAN DISKUSI PENDAHULUAN PENYUSUSNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SUISTANABLE DEVELOPMENT OF GOALS (SDG’S)/ TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021 sebagai pemateri ibu Ir. Wahyuningsih Darajati M.Sc direktur kehutanan dan sumber daya air, serta kepala organisasi perangkat aderah , Untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memenuhi komitmen global pada tahun 2000 – 2015 telah melaksanakan Milenium Development Goals (MDGs). Dari 8 goal. 18 target dan 67 indikator sampai dengan data 2015 pencapaian sasaran MDGs Di indonesia menunjukan 48 indikator telah tercapai pada tahun 2015 dan 19 indikator tidak dapat tercapai pada akhir tahun 2015,  berdasarkan pengalaman pelaksanaan MDGs untuk mencapai sasaran diperlukan berbagai persiapan baik meliputi legal aspek, perencanaan , pembiyayan, implementasi, monitoring dan evaluasi baik di tingkat nasional maupun daerah tersebut di lakukan untuk menjamin agar pengelolaan MDGs dapat dilaksanakan secara sistematis terkordinasi dan akuntable.

SELASA(19/09/2017) Bertempat di Ruang Rapat Mayang Bappeda provinsi Jambi, Sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi (PG)provinsi jambi tahun 2016-2017, di hadiri langsung oleh kasubdit pemberdayaan dan gizi masyarakat kementrian perencanaan dan pembangunan nasional/bappenas DR.Entos S.P. MPHM, serta kepala organisasi perangkat daerah provinsi jambi dan kepala instansi vertikal di provinsi jambi, serta Kepala OPD kab/kota lingkup provinsi jambi.

Bappenas telah hadir dan menjadi motivasi bagi kami permerintah provinsi jambi untuk melaksanakan amanat kebijakan strategis pemerintah khusus nya pemenuhan akan pangan dan gizi. Dan agenda sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyususnan rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi (PG)provinsi jambi tahun 2016-2017 ini juga merupakan komitmen pemerintah provinsi jambiserta wakil pemerintah pusat untuk terus melaksanakan amanat pembangunan untuk mensejahtrakan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat intruksi presiden republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017 selasa 15 agustus 2017 bertempat di ruang rapat darma wanita bappeda provinsi di gelar acara kick of meeting persiapan pelaporan B09 (triwulan) renana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) se provinsi jambi tahun 2017 yang berlangsung pada pukul 09.00 wib hingga pukul 16.00 WIB

Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 ini mengacu pada surat edaran mentri dalam negri nomor 356/4429/SJ tanggal 21 november 2016 tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah tahun 2016 dan tahun 2017 dengan mengacu pada matriks format 8 (delapan) kolom (F8K) aksi PPK Tahun 2016 dan tahun 2017

Peluncuran dan Pelatihan Dasar IMS PMaP#4 MCA-I di Hotel Aston Jambi dilaksanakan pada hari Senin - Jumat, 10 - 14 Juli 2017

Participatory Mapping and Planning (PMaP) merupakan kegiatan yang digagas oleh MCA-Indonesia – BAPPENAS berdasarkan amanat dari program kerjasama bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk memfasilitasi Kemakmuran Hijau (GP) agar terciptanya tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat dan tepat, Serta tunduk pada Undang-Undang Nasional, Peraturan, dan Rencana yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan dan manfaat kegiatan ini, MCA-I memberikan amanat kepada PT. MI dan LATIN untuk melaksanakan kegiatan Peluncuran dan Pelatihan IMS PMaP#4 (Participatory Mapping and Use Planning periode 4) MCA-I dalam mendukung pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Pada Hari Senin  Tanggal 19 Juni  2017, Telah  dilaksanakan LAUNCHING  APLIKASI DATA  STATISTIK JAMBI  BERBASIS  ANDROID dirumah Dinas Gubernur Jambi, yang dihadiri oleh Kepala BPS Pusat, Para Bupati dan Walikota, OPD  Provinsi, Kepala Bappeda/BPS  Kabupaten dan Kota.

Dalam Sambutannya Gubernur Jambi menyampaikan bahwa  Aplikasi Data Statistik Jambi adalah sebuah Sistem aplikasi layanan informasi data statistik yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi up to date, yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Data/informasi yang disediakan dalam sistem tersebut merupakan data statistik dasar yang bersumber dari BPS serta statistik sekunder dari seluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Tidak menutup kemungkinan, ke depan akan dilengkapi oleh data khusus yang dikumpulkan oleh institusi/lembaga yang lain, sehingga akan menjadi aplikasi yang lebih berdaya guna bagi masyarakat.