Abstrak
Kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat saat ini terus mengalami
peningkatan. Kasus kekerasan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah
korban kekerasan yang terbesar adalah Perempuan. Jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan di Provinsi Jambi berdasarkan tempat kejadian
menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di
dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah
satu bentuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga, di mana terjadi kekerasan
terhadap anggota keluarga; baik secara fisik maupun verbal. KDRT yang
dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota
keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah
diangkat ke permukaan.
Fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan permasalahan
pribadi., dimana kekerasan terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan
perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap situasi
tersebut. Di sebagian besar kelompok masyarakat, KDRT belum diterima sebagai
suatu bentuk kejahatan, padahal setiap kasus KDRT menimbulkan efek domino,
baik bagi perempuan secara pribadi maupun pada keluarga dan masyarkat. KDRT
juga menjadi fenomena gunung es yang terjadi di Provinsi Jambi saat ini. Untuk
itu KDRT perlu segera ditangani, agar kedepan tidak ada lagi tindak kekerasan
dalam rumah tangga.

ditulis oleh : Asiah, M.E.

Perencana Ahli Muda

bit.ly/JurnalKDRTbyASIAH

Provinsi Jambi memiliki potensi sangat besar untuk  melaksanakan kegiatan penurunan emisi melalui pengelolaan hutan dan lahan. Mengingat Provinsi Jambi memiliki 4 Taman Nasional, serta 29 hutan adat yang merupakan hutan terbanyak di Indonesia ditambah kawasan Perhutanan Sosial yang tersebar di 10 KPH.

Terkait program Bio Carbon Fund, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sub Nasional Manajemen Unit (SNPMU) saat ini sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi ke 10 Kabupaten/Kota untuk memberikan gambaran umum tentang pola penetapan dan pengukuran emisi, penetapan dan skema pembagian manfaat dan tata cara penyaluran manfaat serta fungsi safeguard dan standar monev yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan dana manfaat nantinya.

Dan pelaksanaan kegiatan lingkup BioCF-ISFL merupakan wujud komitmen Provinsi Jambi  dalam ikut berperan aktif melaksanakan penurunan emisi.

"Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen dan akan terus  mengimplementasikan konsep REDD+ di Provinsi Jambi yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan konservasi serta cadangan karbon hutan", tegas Kepala Bappeda Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang juga merupakan wakil ketua SNPMU BioCF Dr.Ahmad Subhan. S.IP. M.Si hari ini (7/10) dalam acara pembukaan sosialisasi BioCF-ISFL yang diikuti oleh jajaran Pemerintah  Kabupaten Kerinci.

Lebih jauh Subhan menambahkan bahwa pemerintah provinsi Jambi telah mengintegrasikan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau Tahun 2019- 2045 dengan Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Jambi. Selain itu juga diperkuat dengan adanya regulasi Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menunjukkan komitmen kuat Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.

Agar implementasi REDD+ dalam kerangka Ekonomi Hijau tersebut dirasakannya manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka Provinsi Jambi saat ini sedang melaksanakan program BioCF-ISFL dimana melalui program ini ditargetkan penurunan emisi sebesar 10  juta ton CO2 equivalen dengan disertai Result Based Payment (RBP) atau insentif berbasis kinerja mencapai 70 juta USD.

Ketua bidang monev SNPMU Dharmawansyah SP. MM  turut menghimbau semua pihak mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup BioCF-ISFL.

"Saya berharap kerjasama dan dukungan semua pihak", tegas Wawan saat menyampaikan materi sosialisasi tentang monev.

Bupati Kerinci yang diwakilkan Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Bpk H.Atmir,S.E,MM dalam sambutannya menegaskan bahwa pihak Kabupaten Kerinci sangat mendukung kegiatan Bio Carbon Fund dan siap bekerjasama untuk menurunkan emisi dengan memanfaatkan potensi hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci.

"Saya berharap melalui program ini masyarakat desa yang ada di sekitar hutan dapat meningkatkan kesejahteraannya", papar Atmir seusai membuka acara Sosialisasi Fase RBP BioCF yang dilaksanakan di aula kantor BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci.(yn)

-- sekian --

https://drive.google.com/drive/folders/1TAU1hWAv7XSJav2bxKK4fgL5udzvFcWV?usp=drive_link

Selamat kepada Bapak Ade Irawansyah, S.H., M.H yang berhasil masuk ke dalam nominasi pemilihan anggota Korps Pegawaian Republik Indonesia (Korpri) Sebagai Pegawai ASN Teladan Berprestasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 dalam Akselerator Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi.

Infografis Capaian Indikator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jambi

https://drive.google.com/file/d/1lK_Z-ZEKqvPL5FfRwJCxayLSo-wPYYDO/view?usp=drive_linkCAPAIAN INDIKATOR BIDANG

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

 Focus Group Discussion (FGD) Staf Ahli Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (21/2).

Hadir dalam kegiatan tersebut adalah para staf ahli dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, kabupaten/kota se-Provinsi, para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Jambi, dan juga utusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, menjadi narasumber adalah Rektor UIN STS Jambi, Kepala Biro Setda Provinsi Jambi, Dra. Lutfiah dan Dr. Fahmi Rasid dari Bappeda Provinsi Jambi.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Bina Bangda,Kementerian. Dalam Negeri,R. Budiono Subambang, mengatakan Provinsi Jambi menjadi provinsi pertama se-Indonesia yang telah melaksanakan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting sesuai amanat dari Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut disampaikannya secara daring, pada rapat Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi tahun 2023 di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (21/3).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani selaku Ketua Tim Percepatan penurunan Stunting Provinsi Jambi. Turut hadir kepala BKKBN Provinsi Jambi, Dr Munawar Ibrahim,Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri,bupati/walikota se-Provinsi Jambi, Ketua TPPS kabupaten/kota, Kepala OPD provinsi dan kepala instansi vertikal di Provinsi Jambi,Sekda dan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Wakil Gubernur Jambi,Abdullah Sani mengapresiasi atas terselenggaranya penilaian delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi. "Terima kasih atas dukungan seluruh lintas sektor baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Abdullah Sani.

Kepala Perwakilan BKKBN provinsi jambi Dr Munawar Ibrahim dalam kesempatan itu menjelaskan, 8 aksi konvergensi yang dimaksud adalah analisa situasi, rencana kegiatan, rembug stunting,perbup/perwal tentang peran desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi serta review kinerja tahunan.

Penilaian kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Provinsi Jambi, kata Munawar merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar kabupaten/kota mendapat umpan balik dan pembelajaran dalam upaya konvergensi intervensi dan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi serta keterpaduan program kegiatan penanganan stunting yang valid dan update antar instansi.

la juga mengungkapkan, berdasarkan data SSGI 2021,prevalensi stunting di Provinsi Jambi sebesar 22,4 persen di bawah prevalensi nasional yakni 24,4 persen. "Data terkini dari Kementerian Kesehatan,capaian prevalensi stunting Provinsi Jambi tahun 2022 menurun dari 22,4 persen menjadi 18 persen,"jelasnya.

Adapun rangkaian kegiatan tersebut berlangsung 14 hingga 16 Maret 2023. Sedangkan untuk kegiatan Pra Penilaian Kinerja pada 21 Maret 2023. Dimana ada presentasi untuk penilaian di depan panelis yang berasal dari Bappeda, Dinkes, DP3AP2, Persagi dan PUPR terkait strategi dan inovasi kabupaten/kota dalam upaya percepatan penurunan stunting.***